Apakah nanti semacam badan pelayanan penerbangan air traffic control, misalkan itu nanti akan dibicarakan antara Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, serta Menteri Hukum dan HAM yang harus selesai dalam waktu dekat ini," ujarnya. Ia menjelaskan ini menjadi bagian dari rencana pemerintah untuk melakukan modernisasi bandara dengan anggaran sekitar Rp1 triliun termasuk radar. "Dananya itu berasal dari APBN dan yang sudah ada kecil sekali sekitar Rp 150 miliar, bisa programnya nanti itu adalah kerja sama antara angkasa pura dan swasta yang mengembangkan bandara secara modern," ujar Hatta. Sementara Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, selain pengadaan radar baru, pemerintah juga akan memperkuat sumber daya manusia (SDM) untuk pengoperasian sistem baru tersebut. Digitalizer. Fashion Online. "Kami akan melakukan training yang lebih intensif, kemudian melakukan recruiting yang sesuai dengan peralatan baru dan sistem baru," ujarnya. Ia mengatakan juga akan dilakukan penyegaran terhadap sistem yang lama dari sebelumnya dilakukan dua bulan sekali, akan ditingkatkan menjadi satu bulan sekali atau dua minggu sekali. Pemerintah juga telah meminta manajemen PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II untuk melakukan kajian, apakah ada bagian lain yang bermasalah selain radar. "Akan dilakukan audit secara cepat dan menyeluruh agar kita bisa melakukan deteksi dini. Jangan sampai ada kecolongan lagi terhadap keteledoran atau kelemahan alat yang sudah ada," ujar Mustafa. Kualitas pelayanan Bandara meningkat dengan hadirnya swasta. Menteri Perhubungan mendukung masuknya pihak swasta dalam sector penyediaan infrastruktur bandar udara Soekarno-Hatta. Dengan kehadiran swasta akan memacu peningkatan kualitas layanan bandara. Masuknya pemodal swasta pada proyek penyediaan infrastruktur bandar udara diyakini akan memacu kualitas pelayanan bandara yang selama ini pengelolaannya dimonopoli oleh BUMN. Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mendukung masuknya swasta ke sektor penyediaan infrastruktur bandar udara Soekarno-Hatta, Banten karena terbatasnya anggaran negara. Dia menjelaskan swasta dimungkinkan masuk mengembangan bandara di Indonesia sesuai dengan UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. "Bagus, itu akan meningkatkan pelayanan kebandarudaraan," katanya menjawab Bisnis, Senin sore. Menurut dia, sebelum UU Penerbangan terbit, sejumlah investor pernah menjajaki akan berinvestasi dalam pengembangan bandara Soekarno-Hatta, tetapi rezim aturannya belum memungkinkan private sector masuk ke sektor itu. Sekarang, katanya, UU Penerbangan membuka peluang swasta untuk terlibat dalam pengembangan pelabuhan udara. "Masuknya swasta bukan berarti kemampuan BUMN terbatas, tetapi lebih dalam upaya memacu pelayanan." Model pengembangan bandara udara yang melibatkan private sector sudah dilakukan di Bandara Kuala Namu, Sumatra Utara meskipun bandara pengganti Polonia Medan itu belum rampung dikerjakan. Secara keseluruhan pembangunan konstruksi bandara tersebut terdiri dari public sector (sisi udara) yang ditangani oleh pemerintah dengan biaya sebesar Rp2,3 triliun dengan sumber dana APBN dan private sector (sisi darat) yang ditangani oleh AP II dengan biaya Rp1,4 triliun. Maskapai Sriwijaya Air siapkan penerbangan tambahan. Sebanyak 5 penerbangan tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pesawat terbang pada arus mudik Lebaran telah disiapkan oleh maskapai penerbangan Sriwijaya Air. Penerbangan tambahan tersebut akan melayani rute penerbangan Jakarta-Pontianak, Jakarta-Denpasar, Jakarta-Palembang, Jakarta-Pangkal Pinang, dan Medan-Padang.
7 years ago